Penyalainews, Jakarta - Harga yang akan ditetapkan pemerintah atas batu bara untuk dalam negeri, khususnya listrik, tidak akan digunakan oleh PT PLN (Persero) sesuai dengan angka yang ditetapkan. 

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia. 

Penetapan harga batu bara, kata dia, akan mengacu pada jenis dari batu bara itu sendiri. Patokan harga yang digunakan pemerintah, PLN, serta pengusaha dan beredar di media massa adalah harga untuk batu bara dengan kalori 6300.

Sedangkan, kebutuhan atas pembangkit listrik PLN rata-rata batu bara kalori 4.400 ke bawah. "Dengan harga sekarang yaitu US$ 101 per ton, PLN tidak beli dengan harga segitu. Mungkin US$ 56-57 per ton," jelas Hendra kepada awak media, Kamis (8/3/2018).

Bila dihitung dengan skenario ketetapan harga benar di angka US$ 70 per ton, Hendra memperkirakan batu bara dengan kalori 4400 akan dibeli PLN dengan harga sekitar US$ 40 per ton. Dia melanjutkan, bahkan masih banyak pembangkit yang menggunakan batu bara dengan kalori lebih rendah lagi yaitu di kisaran 2000 hingga 3000. Misalnya pembangkit di Jambi yang menyerap batu bata dengan kalori 2800.

"Kalau itu harganya bisa sekitar US$ 20 per ton, dengan skenario harga ditetapkan US$ 70," terangnya.

Hendra menilai penetapan jumlah alokasi 25% DMO pun juga membingungkan, sebab hal itu menyulitkan perusahaan yang memang hanya memproduksi batu bara dengan kalori tinggi. Sedangkan perusahaan tidak bisa memaksakan untuk memproduksi batu bara jenis tertentu, tergantung tambangnya. 

Pembangkit pun tidak bisa lantas menggunakan batu bara yang kalorinya tidak sesuai dengan desain pembangkit itu sendiri. Selain itu, Hendra menyampaikan penyerapan dalam negeri hingga kini juga belum bisa sesuai dengan penetapan DMO, melainkan hanya 15% dari total produksi nasional.***red/rfm

CNBC Indonesia