PEKANBARU,riautimes.co.id - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, memprioritaskan penyelesaian tunda bayar kegiatan tahun 2021. Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun, meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak melaksanakan kegiatan yang tidak prioritas.

 

Hal ini guna menghemat anggaran agar pemerintah kota bisa menyelesaikan tunda bayar tahun 2021. Jumlah tunda bayar hingga saat ini masih tersisa puluhan miliar rupiah.

 

"Kita minta mana kegiatan yang tidak penting itu jangan dikerjakan. Ini bisa membantu untuk mengurangi beban tunda bayar kita," ujar Muflihun, Rabu (28/9).

 

Menurutnya, dari laporan yang ia terima sisa tunda bayar masih ada sekitar Rp 70 miliar lagi. Dirinya menilai kondisi keuangan pada APBD Pekanbaru belum cukup baik.

 

Pemko Pekanbaru bersama DPRD juga telah melakukan penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2022.

 

Adapun untuk APBD Perubahan tahun 2022 disepakati senilai Rp2,5 Triliun. Angka ini mengalami penurunan sedikit jika dibandingkan dengan APBD murni yakni Rp2,56 Triliun.

 

Muflihun mengatakan pihaknya yakin dan percaya jika ini bertambah maka Pemerintah tidak akan sanggup, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga tak mencukupi. Dikatakan Muflihun lagi, pihaknya menghindari tunda bayar di tahun selanjutnya.

 

"Makanya kita kurangi target, jadi ini dalam artian kita mungkin capaian sendiri terkait dengan APBD ke depan lebih maksimal," pungkasnya. (Kominfo8/RD2)