Penyalainews, JAKARTA – Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan (P4) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang baru dilantik, Teni Widuriyanti SE MA, menyayangkan kondisi di Provinsi Riau saat ini. Menurut Teni, Riau adalah negeri yang kaya, namun sayang tidak memiliki aparatur yang cukup baik. Kualitas aparatur di Provinsi Riau harus diperbaiki.

seperti yg dikutip dari Koranriau.net Aparatur di Riau mestinya, lanjut Teni, harus saling berkoordinasi, memiliki frame dan kerangka pemikiran yang bagus dalam mengelola anggaran. Tapi tidak ada orang yang seperti itu di Riau. Mereka hanya mengandalkan meminta minta proyek ke pusat. “Sayang, kualitas aparaturnya (di Riau, red) bobrok dan tidak konseptual,” ujar Teni kepada pers saat dijumpai di ruangannya, di lantai tiga Kantor Bappenas RI, Jalan Taman Suropati Jakarta Pusat.

Teni mengatakan semua itu untuk mengklarifikasi apa yang menyebabkan anggaran APBN untuk provinsi yang kaya seperti Riau, terkesan dibeda-bedakan dari Provinsi lain di Indonesia. Diakui Teni, pada bulan Januari 2017 lalu, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman didampingi Kepala Bappeda Riau, Rachmad Rahim, dan pengusaha asal Riau, pernah meminta masukan tentang peluang Provinsi Riau mendapatkan kucuran dana dari APBN. Berdasarkan itu juga, ia meminta masukan tentang perencanaan pembangunan di Provinsi Riau khususnya untuk tahun anggaran 2018.

Teni menjelaskan Bapenas tidak pernah membedakan provinsi apapun di Indonesia ini dalam rangka meminta anggaran APBN. Namun aparatur di provinsi tersebut harusnya saling berkoordinasi. Kepala dinasnya harus saling bergotong royong dalam membantu. Seperti halnya infrastruktur jalan menuju objek wisata, mengapa harus minta ke pusat padahal Riau memiliki Dinas Bina Marga, Dinas Pariwisata, dan yang berhubungan dengan itu.

“Seharusnya kepala dinasnya yang kreatif dan saling dukung, sehingga dengan sinergitas Riau itu sanggup mandiri dan memiliki solusi menghadapi masalahnya di daerah. Sayangnya di Riau itu yang tidak ada. Bukan sumber daya alamnya, tapi manusianya yang harus diperbaiki,” beber pejabat Eselon I di Bappenas yang juga asli Duri Riau ini.

Sementara itu Tokoh Riau yang juga mantan Menteri Dalam Negeri, Syarwan Hamid, tak menampik soal lemahnya aparat di Provinsi Riau saat ini. Ia menilai sudah seharusnya Andi Rahman, panggilan akrab Gubernur Riau, menyadari bahwa pembangunan Riau tidak mungkin hanya mengandalkan APBD. Apalagi seiring menurunnya dana bagi hasil (DBH) Migas yang selama ini menjadi andalan Provinsi Riau.

“Namun demikian juga harus memilih aparat yang betul-betul bekerja. Gubernur harus merevisi kualitas aparat yang merupakan citra pemerintah daerah di mata pusat,” ungkapnya.

Sejauh ini, lanjut Syarwan, Gubernur Riau memang serius untuk pembangunan Riau lewat berbagai program kegiatan yang sangat mungkin didanai APBN. Bahkan sudah disiapkan. Misalnya, untuk pembangunan infrastruktur di sektor pariwisata maupun sektor pertanian dan perikanan. Namun sayang semua belum juga terealisasi.

Berdasarkan pantauan, Provinsi Riau punya banyak potensi destinasi wisata yang cukup bagus. Sayangnya, infrastrukturnya belum memadai. Disamping itu, Riau juga kaya akan potensi di sektor pertanian dan perikanan. Riau punya garis pantai dua kali lipat Pulau Jawa atau lebih 2 ribu kilometer yang selama ini belum bisa dimanfaatkan. Semua potensi ini ke depan seharusnya dijalankan agar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Riau.

“Intinya, Riau di mata pusat masih lemah dalam kualitas aparaturnya. Kurang gotong royong dan bersinergi satu sama lain. Gubernur Riau Andi Rachman belum mampu sebagai pemimpin Riau mengelola manajemen SDM aparatnya,” demikian disimpulkan Teni Widuriyanti dengan perasaan kecewa kepada Koranriaunet lagi.*** (Rizal)

Koranriau.net