Penyalainews, Kutai - Meski di tengah kondisi keuangan yang agak memprihatinkan lantaran terjadi devisit anggaran, namun Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) masih mampu menorehkan sejumlah prestasi. Hal ini disebabkan, aparatur sipil negara lingkup Pemkab Kutim tetap komitmen untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutim ke depan.
Hal itu diungkapkan Bupati Kuti H Ismunandar pada sidang paripurna istimewa memperingati HUT ke-18 di depan angota DPRD dan peserta sidang di Gedung DPRD Kutim, kawasan Bukit Pelangi, Rabu (11/10) kemarin. Seperti biasa, sehari sebelum puncak peringatan hari jadinya setiap tahun, menggelar sidang mendengarkan sambutan bupati mengenai progress yang telah dicapai selama setahun terakhir.
“Inilah momentum yang tepat bagi para stakeholder (pemangku kepentingan) di Kutim untuk bersinergi bersama melalui kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas fokus dan tuntas. Tanpa kerjasama semua pihak sulit mewujudkan cita-cita pembangunan yang sudah disusun bersama,” tegas Ismunandar.
Acara itu juga dihadiri Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Seskab Irawansyah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), pimpinan perbankan, dan perusahaan, organisasi kemasyarakatan dan pemuda, partai politik, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta undangan.
Ismu menyebut, dalam menyusun program pembangunan jangka menengah 2016-2021, Pemkab Kutim berpedoman pada azas kesinambungan dengan berdasarkan sudut pandang dan komitmen. Antara lain kesatu, memposisikan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Kedua, secara konsisten tetap menjadikan agrobisnis dan agroindustri sebagai tumpuan daerah dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. Ketiga, menjadikan pembangunan pedesaan sebagai fokus pembangunan melalui Gerakan Pembangunan Desa Mandiri Terpadu (Gerbang Desa Madu). Bukan wilayah perkotaan sesuai dengan nawacita Presiden Joko Widodo. Keempat, menyinergikan potensi antar lintas pemangku kepentingan dari kalangan akademisi, bisnis, masyarakat dan pemerintah. Kelima, menjadikan kearifan lokal sebagai katalisator pembangunan.
Bupati dengan mengenakan setelan jas warna hitam hari itu juga menyampaikan visi pembangunan Kutim. Yakni terwujudnya kemandirian Kutim, melalui pembangunan agrobisnis dan agroindustry. Dengan beberapa strategi yang telah disusun secara matang.
“Meskipun diterpa defisit keuangan dua tahun ini, Kutim masih sanggup menorehkan beberapa prestasi,” tegasnya.
Antara lain, turunnya angka kemiskinan dari 9,31 persen 2015 menjadi 9,16 persen 2016. Naiknya indeks pembangunan manusia dari 70,76 poin pada 2015 menjadi 71,10 poin. Berikut naiknya angka harapan hidup naik 72,39 pada 2015 menjadi 72,45 poin. Angka harapan lama sekolah (rata-rata 12 sekolah atau hingga perguruan tinggi) meningkat dari 12,43 pada 2015 menjadi 12,44 pada 2016. Selain itu juga terjadi peningkatan pembangunan infrastruktur jalan, air dan listrik. Jaringan jalan terbangun hingga 2016 sepanjang 1.105,76 kilometer, instalasi air bersih sudah terbangun di 16 ibukota kecamatan. Bisa melayani 92 desa dari 141 desa di Kutim, sedangkan 49 lainnya akan menggunakan Pamdes berbasis masyarakat. Listrik sudah menyala di seluruh desa baik menggunakan PLN maupun non PLN. Sebanyak 29 desa dilayani PLN, sedangkan sisanya non PLN. Rasio elektrifikasi Kepala Keluarga (KK) berlistrik sebesar 76 persen di 2016, sebelumnya hanya 24 persen.
Sementara pembangunan produktifitas komoditi unggulan meningkat. Padi sawah pertanian 49,26 kwintal (kw) per hektare (ha), padi ladang 25,34 kw per ha menjadi 25,37 kw per ha. Jagung 21,38 kw per ha naik jadi 21,53 kw per ha. Ubi kayu 2015 139,78 kw per ha naik menjadi 140,54 kw per ha. Produksi karet 628,49 ton, 866,70 ton, kelapa sawit 2016 sebesar 6,25 juta ton, lada 79,59 ton menjadi lada 113,70 ton per ha. Demikian juga produksi kelapa dan aren terus meningkat.
Selain prestasi tersebut Kutim juga berhasil meraih prestasi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. Yakni terbaik kesatu bidang perkebunan tingkat Provinsi Kaltim, meraih predikat atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, dua tahun berturut-turut. Penghargaan kabupaten paling potensial dalam pengembangan infrastruktur, penghargaan dalam bidang K3 dari Kementerian Tenaga Kerja, Penghargaan Wahana Tata Nugraha dari Kementerian Perhubungan RI, Penghargaan dalam bidang Perencanaan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri RI, Penghargaan dari Kemen PAN-RB dalam LAKIP dengan nilai B. Kemudian dari Kementerian Kebudayaan RI dalam usaha pelestarian budaya daerah dan masih banyak lagi.***red
Merdeka.com