PEKANBARU, RIAUBERTUAH.ID - Di hadapan ratusan peserta Forum Konsultasi Publik RPJMD Riau 2019-2024 di Hotel Premiere Pekanbaru, Kamis (21/3/2019), Gubernur Riau Syamsuar megatakan saat ini Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dinilai rawan korupsi dan nepotisme.

"Mulai tahun ini KPK sasarannya BUMD, dan saya sudah diberitahu kalau sasarannya perusahaan, swasta, BUMN dan BUMD," kata Syamsuar.

Karena itu, mantan Bupati Siak dua periode ini mengingatkan agar BUMD Riau yang kurang baik segera dibenahi. Karena pada dasarnya kinerja BUMD bagus karena tujuan keberadaan BUMD untuk menambah pendapatan daerah.

"Jadi nanti mungkin BUMD yang tidak mampu untuk berkembang lebih bagus ditiadakan," tegasnya.

Meski begitu, Syamsuar belum mengetahui pasti ada berapa banyak BUMD di Riau yang memiliki catatan buruk. Sebab dia dan wakilnya baru satu bulan menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.

"Belum tahu, nanti kita panggil dan akan ada evaluasi bersama dulu. Dan saya sudah memberitahu agar semua BUMD dilakukan audit," tukasnya.