Helikopter BNPB Belum Datang, Plt Gubernur Riau Wajibkan Perusahaan Bantu Penanggulangan Karhutla

banner 160x600

riaubertuah.idSumber Gambar : Okezone.com

Penyalainews, Pekanbaru -  Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim, menyatakan setiap pelaku usaha di sektor swasta, terutama yang menggunakan lahan untuk perkebunan dan kehutanan, wajib untuk membantu pemerintah daerah pada saat Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau.
 
"Bukan diminta lagi, tapi swasta diwajibkan untuk membantu," tegas Wan Thamrin Hasyim kepada Antara usai memimpin Apel Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Riau, di halaman Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Kamis.
 
"Seperti Sinar Mas Grup, mereka akan bantu dua heli lagi tambahan di luar yang ada sekarang," ujar Wan Thamrin menyontohkan peran swasta yang sudah ada.
 
Bantuan pihak swasta diharapkan bisa memperkuat pemadaman kebakaran dari udara. Satgas Karhutla Riau sebenarnya sudah mengajukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk bantuan helikopter pengebom air dan pesawat modifikasi cuaca untuk hujan buatan. Namun, sampai kini belum mendapat kepastian dari BNPB.
 
"Dulu penanganan baru secara parsial, tapi sekarang harus bergabung swasta dan pemerintah," katanya.
 
Terhitung sejak 19 Februari hingga 31 Mei 2018, Riau sudah berada pada status Siaga Darurat Karhutla. Pemerintah Provinsi Riau menetapkan kondisi ini karena pada awal tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah titik panas dan luas Karhutla yang sangat signifikan. Data terakhir Satgas Karhutla Riau menunjukan luas lahan yang telah terbakar sejak 14 Januari mencapai sekitar 849,5 hektare (Ha).***red/rfm
 
Antarariau.com