Penyalainews, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerimakunjungan kehormatan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan /United Nations Secretary General's Special Advocate (UNSGSA) for Financial Inclusion yang dipimpin Ratu Maxima dari Belanda di Istana Merdeka Jakarta.

Presiden Jokowi mengatakan, ada dua hal yang harus dilakukan guna mengembangkan inklusi keuangan Indonesia. Pertama, menyederhanakan sistem atau simplifying system, kedua menyederhanakan izin.

"Dua hal ini kalau kita bisa selesaikan, akan mempercepat inklusi keuangan kita," kata Jokowi saat memberikan pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/2).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan, perluasan inklusi keuangan sangat diperlukan untuk memudahkan seluruh rakyat Indonesia mengakses perbankan dan menggunakan jasa keuangan.

"Kita ingin semua orang itu bisa mengakses ke perbankan dan akses ke sektor keuangan yang ada secara sederhana dan cepat," ujar dia.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pemerintah tengah mengembangkan inklusi keuangan. Ada sejumlah program pemerintah yang didorong untuk memperluas inklusi keuangan adalah program keluarga harapan (PKH) dan kredit usaha rakyat (KUR).

"Tidak lagi seperti dulu orang pinjam apa gitu tidak melalui (perbankan), sekarang malah arahnya kita pakai kartu, kemudian ada program BPJS pakai rekening," jelasnya.

Darmin meyakini, sejumlah program pemerintah ini bisa mengoptimalkan inklusi keuangan Indonesia. Harapannya, inklusi keuangan bisa lebih maju dan bisa bersaing dengan negara lain.

"Tahun 2019 kita targetnya tingkat inklusifness kita akan sama dengan negara-negara lain yang sudah selama ini lebih maju dari kita, misalnya India dan negara-negara yang lain," kata dia.***red

Merdeka.com