Masyarakat Jangan Mau Dikompor-kompori Politisi, Itu Pesan Jokowi

banner 160x600

riaubertuah.id

Penyalainews, Jakarta  - Kondisi politik di Indonesia yang saat ini sedang mengadakan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di beberapa daerah, masyarakat diminta tidak terpancing dengan provokasi dan mudah dikompor-kompori oleh oknum atau politisi.

Pasalnya kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dikutip dari situs setkab.go.id, bahwa Indonesia adalah negara besar yang berpenduduk 263 juta. Ia membandingkan dengan Singapura yang berpenduduk 5 juta, Indonesia 263 juta, Malaysia 24 juta.

“Ini negara besar, dan penduduk sebanyak 263 juta itu hidup tersebar di 17.000 pulau yang kita miliki,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat, di GOR (Gelanggang Olah Raga) Ewangga, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Jumat (25/5) siang.

Selain itu juga Jokowi menambahkan, bahwa Indonesia dianugerahi oleh Allah berbeda beda, majemuk, penuh dengan keragaman. “Kita memiliki 714 suku, 714 suku. Di Singapura itu hanya 4 suku, Indonesia 714 suku,” ujarnya.

Kembali Jokowi mengingatkan semua lapisan masyarakat jangan sampai ada gesekan antar suku, antar agama, apalagi gara-gara pilihan bupati atau pilihan walikota atau pilihan gubernur atau pilihan presiden.

“Itu pesta demokrasi hanya setiap 5 tahun sekali jangan sampai memecah kita, memecah-belah kita,” tutur Presiden Jokowi.

Ditambahkan Jokowi, untuk masyarakat jangan sampai masyarakat dikompor-kompori, dipanas-panasi oleh para politisi, sehingga kita antar tetangga tidak saling sapa, antar kampung tidak saling sapa.

“Saya mengajak kita membangun persaudaraan kita, Ukhuwah Islamiyyah, Ukhuwah Wathaniyah karena kita adalah saudara sebangsa dan setanah air,” ucap Presiden Jokowi.

Presiden mempersilakan masyarakat kalau ada pilihan bupati, pilih yang paling baik, coblos. Sudah itu rukun kembali. Ada pilihan gubernur, silakan pilih yang paling baik, coblos, rukun kembali. Ada pilihan presiden pilih yang paling baik, coblos, rukun kembali.

“Jangan sampai kita pecah gara-gara urusan pesta demokrasi setiap 5 tahun sekali. Rugi besar kita, rugi besar,” tutur Presiden.

Menurut Kepala Negara, dalam pilihan bupati, pilihan walikota, pilihan gubernur, pilan presiden (Pilpres) itu banyak sekali fitnah-fitnah. Ia merasakan, dalam pilpres dirinya difitnah PKI.

“Saya diam saja karena logikanya enggak masuk. PKI itu dibubarkan tahun 65, saya lahir tahun 61. Masa ada PKI umur 4 tahun, PKI balita,” ungkap Kepala Negara.

Namun, lanjut Presiden Jokowi, ada yang percaya. Ada yang percaya dan malah ada gambar dirinya berjejer dengan DN Aidit, Ketua PKI, tahun 55 pidato tahun ‘55.

“Saya lahir saja belum, saya sudah jejer di situ coba,” kata Presiden Jokowi seraya mengeluhkan betapa jahatnya politik yang kadang-kadang seperti itu.

Acara penyerahan sertipikat tanah untuk rakyat itu dihadiri oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Jalil, dan Anggota Wantimpres Agum Gumelar.***red/rfm

Sumber : Bukamata.co