SIAK SRI INDRAPURA ( Riaubertuah.id ) ~ Ekonomi syariah dapat dijadikan andalan Riau di masa depan, dalam menyongsong berbagai peluang dan tantangan Investasi di Era Revolusi Industri 4.0. Selama ini ekonomi syariah dinilai lebih tahan terhadap krisis ekonomi dan mampu menekan inflasi, sehingga dapat mendorong tumbuhnya sektor riil.
Pengambangan ekonomi Islam juga dipastikan lebih berpihak pada ekonomi kerakyatan, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sistem bunga sehingga lebih berkah, aman, adil transparan dalam profit. Karena itu Ekonomi Syariat perlu dikembangkan dengan memanfaatkan revolusi industri diera digitalisasi ekonomi saat ini.
Hal tersebut menjadi keyakinan Bupati Siak H Syamsuar, yang disampaikannya saat menjadi pembicara dihadapan lebih dari 200 mahasiswa pascasarjana Universitas Lancang Kuning (Unilak) pada seminar nasional bertema “Peluang dan Tantangan Investasi di Era Revolusi Industri 4.0,” yang ditaja Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Provinsi Riau, Kamis pagi (14/2/2019).
Ada banyak contoh peluang diberbagai subsektor ekonomi kreatif kata Syam, misalnya di salah satu subsektor seni dan perfilman. Baru-baru ini kata dia, ada anak Riau di Bandung yang memproduksi film religi bertema Islam yang berskala nasional dan sempat syuting berlokasi di Siak Sri Indrapura. Di Kabupaten Siak juga saat ini sudah bermunculan film-film yang diproduksi anak daerah.
Syamsuar mengingatkan terbuka lebarnya peluang pengembangan ekonomi syariah dengan bantuan revolusi industri 4.0, mengingat 87 persen masyarakat Indonesia adalah umat islam. Sehingga kebutuhan akan mengembangkan ekonomi syariah peluang pasarnya sangat besar.
"Indonesia akan ambil alih peran Inggris sebagai pelopor ekonomi syariah masa depan. Peluang ini diperkuat dengan Perpres Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah dan baru saja Menteri Pariwisata menetapkan Riau sebagai destinasi wisata halal. Tak hanya itu, Bank Riau juga ingin kita konversi jadi Bank Syariah sesuai hasil kajian kelayakan yang dilakukan pakar ekonomi syariah Ustadz Syafi'i Antonio" ungkapnya.
Terkait kesiapan daerah dalam menyongsong era ekonomi digital 4.0, Syamsuar dikesempatan itu menceritakan sejumlah upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak diberbagai dibidang.
"Ada empat strategi global terkait ekonomi digital oleh pemerintah dalam usaha mewujudkan dukungan ekonomi kreatif (ekraf), berperan sebagai akselerator, memfasilitasi dan memberi insentif generasi milenial berinovasi dan berkreasi" kata dia.
Dibidang regulasi misalnya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dan Melalui program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN), dan layanan perizinan berbasis inovasi Online Tracking Sistem DPMPTSP. Selain itu Pemkab juga sudah menyiapkan perangkat Peraturan Daerah yang mendukung Investasi dan menciptakan keamanan, penegakan dan kepastian hukum bersama FORKOMPINDA.
"Dibidang Sumber Daya Manusia upaya yang ditempuh adalah meningkatkan kualitas SDM dengan mendirikan SMK Kejuruan, Akademi Komunitas serta Balai Latihan Kerja. Terakhir aspek kelembagaan, Pemkab membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan BUMD Pengelola Kawasan Industri" kata Syam.
Dibidang infrastruktur, Pemkab juga telah berupaya mempersiapkan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) seluas 5.800 Ha dikawasan Tanjung Buton Kecamatan Sungai Apit. Selain itu diselingi upaya membangun Infrastruktur Digital dengan program Smart City.
Rektor Unilak Dr.Hj Hasnati SH MH dalam sambutannya mengatakan literasi digital jadi kunci kesiapan Riau dalam menyongsong tantangan dan peluang revolusi industri 4.0.
"Mengingat pentingnya tema ini bagi daya saing kita kedepan, bersempena perkuliahan perdana mahasiswa Magister Ilmu Hukum angkatan 10 dan Magister Manajemen 12 Pascasarjana Unilak seminar bertajuk revolusi industti 4.0 dilaksanakan" kata dia.
Seminar Nasional yang dimoderatori tokoh Riau Drh. H.Chaidir.MM ini menghadirkan dua narasumber lain selain Bupati Siak sekaligus Gubernur Riau terpilih 2019-2024 itu, diantaranya Bupati Kepulauan Meranti H. Irwan Nasir dan pakar tata negara Universitas Islam Indonesia Prof. Dr. Ni’Matul Huda. SH. M.Hum, yang berlangsung di Aula Pustaka Kampus Pascasarjana Unilak Pekanbaru.***