Jakarta, Riautimes.co.id -- Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB, Luqman Hakim menilai permintaan maaf Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim di hadapan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj tidaklah cukup tanpa diikuti evaluasi menyeluruh ihwal polemik Kamus Sejarah Indonesia Jilid I.

 

Tanpa evaluasi, dia menganggap, permintaan maaf itu sekadar upaya Nadiem mencari suaka politik di tengah isu perombakan atau reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jika klarifikasi dan permintaan maaf Nadiem ke PBNU tidak dilanjutkan dengan evaluasi total seluruh dokumen sejarah yang telah diterbitkan negara dan meluruskannya dengan menggandeng pihak yang berkompeten termasuk PBNU, maka bagi saya kehadiran Nadiem ke PBNU hanya sekadar upaya mencari suaka politik agar tidak dicopot [dari jabatan Mendikbud] oleh Presiden Jokowi," kata Luqman kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/4).

Isu perombakan kabinet muncul setelah DPR menyetujui keinginan Jokowi melebur Kemenristek ke Kemendikbud serta membentuk Kementerian Investasi. Anggota DPR RI Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan reshuffle kabinet akan dilakukan dalam hitungan hari sejak pekan lalu.

Adapun terkait polemik kamus sejarah, Luqman sebagai bagian dari keluarga besar NU merasa klarifikasi dan permintaan maaf Nadiem ke PBNU belum cukup melegakan. Pasalnya, lanjut dia, keluarga besar NU sudah sering menjadi korban dari penyusunan sejarah yang dianggap manipulatif dan tidak jujur.

Salah satu buktinya, menurut Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PP GP Ansor itu, resolusi Jihad NU pada 22 Oktober 1945 yang berisi fatwa bahwa wajib hukumnya bagi setiap orang Islam berjuang mempertahankan kemerdekaan melawan penjajah, selama ini disembunyikan dari dokumen sejarah.

"Padahal Resolusi Jihad NU 22 Oktober 1945 inilah awal mula adanya pertempuran Surabaya yang melahirkan hari Pahlawan 10 November. Tidak akan ada hari Pahlawan 10 November jika tidak ada Resolusi Jihad NU 22 Oktober," ucap dia.

"Negara akhirnya mengakui sejarah Resolusi Jihad NU 22 Oktober setelah PKB sebagai kekuatan politik NU menjadi bagian penting dari kekuasaan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan berbagi langkah meluruskan sejarah pertempuran Surabaya," lanjutnya.

Berangkat dari itu, Luqman meminta Jokowi mengevaluasi total kerja tim Kemendikbud. Dia juga  meminta pemerintah menjadikan polemik kamus sejarah ini sebagai momentum meninjau ulang seluruh dokumen perjalanan bangsa.

Menurutnya, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, proyek pelurusan sejarah akan menjadi salah satu warisan mulia dan berharga dari Jokowi.

Sebelumnya, Nadiem menyampaikan permintaan maaf di hadapan Said atas polemik Kamus Sejarah Indonesia Jilid II.

"Dan kami mohon maaf dengan segala ketidaknyamanannya. Ini pun isu yang mengagetkan kami di Kemendikbud," ucap Nadiem dalam kunjungan di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (22/4).

Nadiem mengakui banyak ketidaklengkapan informasi dalam kamus itu dan berjanji segera merevisi dengan lebih banyak melibatkan organisasi masyarakat. Termasuk, meminta pandangan dari NU.

Kisruh mengenai Kamus Sejarah Indonesia Jilid I terbitan Kemendikbud ini mengemuka ketika ketahuan tidak mencantumkan nama pendiri NU, Hasyim Asy'ari. Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid lantas mengklarifikasi bahwa insiden itu kealpaan belaka dan sama sekali tidak ada unsur kesengajaan.

 

 

Sumber: CNN Indonesia