Politik

Terkait Surat Rekomendasi, H.M. Harris akui diundang PDIP

No comment 717 views
★ ★ ★ ★ ★
Terkait Surat Rekomendasi, H.M. Harris akui diundang PDIP , 5 / 5 ( 1votes )
banner 160x600

riaubertuah.id

Penyalainews, Pekanbaru - H.M. Harris mengaku belum menerima secara resmi surat rekomendasi yang beredar sejak Rabu (18/10) pagi di berbagai medsos. Dia pun belum bisa memastikan apakah surat rekomendasi dukungan tersebut asli atau palsu.

Dilansir dari Riaupos.co Meski begitu, jauh-jauh hari Harris memang sudah intens melakukan pendekatan ke DPP PDIP. Dalam komunikasi yang dilakukannya bersama DPP PDIP belum lama ini, pihak DPP PDIP dalam waktu dekat akan mengirim surat mandat rekomendasi dukungan kepada Harris-Yopi melalui DPD PDIP Riau. Sedangkan selanjutnya, pada Senin (23/10) mendatang, DPD secara resmi akan menyampaikan kebenaran surat tersebut kepada seluruh DPC PDIP kabupaten/kota se-Riau.

“Jadi, kemungkinan besar dari hasil komunikasi yang sudah kami lakukan direspon baik DPP PDIP. Sehingga telah mengirimkan surat rekomendasi kepada DPD PDIP Riau. Pengurus DPD PDIP Riau sudah menghubungi dan mengundang saya hadir pada Jumat (20/10) di Pekanbaru,” ujar Harris.

Dia mengaku belum mengetahui secara pasti apa agenda yang akan dibahas dalam pertemuan itu  nantinya. Namun dia sangat optimis PDIP akan mengusungnya sebagai bakal calon bertarung di kursi Riau 1.

“Kami masih menunggu waktu yang tepat mengumumkan atau memberikan keterangan perihal rekomendasi atau kebijakan partai lainnya,” kata Kordias.

PDIP, kata Kordias, dalam mengumumkan suatu kebijakan atau mengeluarkan rekomendasi ada alur dan mekanismenya. Seperti pe­ngumuman calon di beberapa daerah yang langsung diumumkan ketua umum. Karena ini bukan mengumumkan surat tanah, yang hanya untuk keperluan sendiri.

“Kalau ini kan keputusan yang diambil berhubungan dengan kepentingan hidup masyarakat Riau. Jadi tidak asal diumumkan begitu saja. Tapi akan dilakukan konferensi pers resmi benar atau tidak rekomendasi tersebut,” jelasnya.

Secara pribadi Kordias melihat sosok Harris  mulai dari pendaftaran ke PDIP Riau lebih serius dari calon lain. Misalnya, saat mendaftarkan diri, Harris membawa tarian-tarian adat dan juga kebudayaan lainnya.

Sementara Harris mengaku belum menerima secara resmi surat rekomendasi yang beredar sejak Rabu (18/10) pagi di berbagai medsos. Dia pun belum bisa memastikan apakah surat rekomendasi dukungan tersebut asli atau palsu.

Meski begitu, jauh-jauh hari Harris memang sudah intens melakukan pendekatan ke DPP PDIP. Dalam komunikasi yang dilakukannya bersama DPP PDIP belum lama ini, pihak DPP PDIP dalam waktu dekat akan mengirim surat mandat rekomendasi dukungan kepada Harris-Yopi melalui DPD PDIP Riau. Sedangkan selanjutnya, pada Senin (23/10) mendatang, DPD secara resmi akan menyampaikan kebenaran surat tersebut kepada seluruh DPC PDIP kabupaten/kota se-Riau.

“Jadi, kemungkinan besar dari hasil komunikasi yang sudah kami lakukan direspon baik DPP PDIP. Sehingga telah mengirimkan surat rekomendasi kepada DPD PDIP Riau. Pengurus DPD PDIP Riau sudah menghubungi dan mengundang saya hadir pada Jumat (20/10) di Pekanbaru,” ujar Harris.

Dia mengaku belum mengetahui secara pasti apa agenda yang akan dibahas dalam pertemuan itu  nantinya. Namun dia sangat optimis PDIP akan mengusungnya sebagai bakal calon bertarung di kursi Riau 1.

Terkait pengakuan Harris diundang DPD PDIP Riau ke Pekanbaru besok, Kordias juga mengelak. Dia me­ngatakan akan memberikan informasi resmi nanti.

‘’Nanti kami akan umumkan pada waktunya. Kita tunggu saja,’’ kata Kordias.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Pelalawan Supriyanto SP mengatakan kendati keabsahan surat rekomendasi dukungan DPP PDIP untuk Harris-Yopi belum bisa dipastikan, namun pihaknya siap melaksanakan dan menjalankan instruksi pusat.

“Kalau dilihat di medsos itu memang benar nampaknya. Namun selaku Ketua DPC, tentu saya belum bisa menyikapi apapun. Karena belum ada tembusan DPP partai dan saya juga sudah tanya ke Bapilu juga belum ada,” ujar Supriyanto.

Wakil Ketua I DPRD Pelalawan ini menjelaskan, dirinya juga telah melakukan komunikasi dengan DPP PDIP. Pasalnya Ketua Bappilu Riau H Zukri Misran yang dihubunginya juga mengaku belum menerima tembusan surat rekomendasi tersebut.

Sementara Yopi Arianto saat dikonfirmasi terkait surat rekomendasi DPP PDIP yang beredar mengusungnya sebagai wakil gubernur, belum bersedia berkomentar banyak. Karena, sebutnya, rekomendasi itu merupakan kewenangan partai. Dalam hal ini PDIP.

“Kewenangan penuh dalam penetapan dan pemberian rekomendasi itu adalah partai yakni PDIP. Sebagai yang diberi rekomendasi tentunya menjalankan sesui harapan bersama,” ujar Bupati Inhu itu, Rabu (18/10).
 
Usai pemberian rekomendasi, ujar Yopi, tentunya juga masih menjadi kewenangan PDIP untuk menindaklanjuti seperti mendaftarkan ke KPU Riau. Begitu juga ketika sudah menjadi calon tetap sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Riau mendatang, juga tetap menjadi kewajiban bersama-sama.

Untuk itu harapnya, ketika rekomendasi sudah diberikan PDIP, hendaknya persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Jangan menjadikan perbedaan pemberian rekomendasi menjadi terpecah di tengah-tengah masyarakat. Karena pemberian rekomendasi itu hanya menjadi bagian dalam suatu proses.

Ketika ditanya apakah ketika sudah ada rekomendasi dari PDIP dilanjutkan dengan deklarasi. Dikatakan Yopi, dirinya belum memikirkan dan mengagendakan deklarasi sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubenur.

“Ini kan baru rekomensi, masih panjang prosesnya,” tutupnya.

Untuk diketahui dalam Pilgubri 2018 mendatang, hanya Partai Golkar yang bisa mengusung calon sendiri tanpa berkoalisi. Karena dari syarat minimal dukungan, 13 kursi di DPRD Riau, Golkar justru memiliki 14 kursi. Sedangkan partai lain seperti PDIP hanya memiliki 9 kursi dan harus berkoalisi. Begitu juga dengan Demokrat yang memiliki 9 kursi, PAN 7 kursi, Gerindra 7 Kursi, PKB 6 kursi, PPP 5 kursi, PKS 5 kursi, Nasdem 3, dan Hanura 2 kursi.***Red(sol/amn/kas/rul/ted)

Riaupos.co